NASKAH SOAL
UAS SMT 1 MAPEL PKN_IX
I. Pilihlah
satu jawaban yang benar dari a, b, c, atau d pada lembar jawaban yang telah disediakan!
1.
Berdasarkan
pasal 1 ayat (1) UUD 1945 bentuk negara Indonesia adalah....
- Negara serikat
- Negara kesatuan
- Protektorat
- Perserikatan negara
2.
Di
bawah ini yang termasuk unsur – unsur berdirinya suatu
Negara adalah....
- Wilayah, Penduduk, Pemerintah
- Wilayah, Penduduk, Rakyat yang menetap
- Wilayah, penduduk,
pemerintah yang berdaulat
- Wilayah, Pendududuk, pengakuan
negara
3.
Salah
satu fungsi terbentuknya negara adalah ....
- akan tekanan terhadap kelompok
minoritas
- Sarana melakukan
penindasan terhadap rakyat
- Mengusahakan
kemakmuran dan kesejahteraan
- Melegalkan tindakan
penguasa terhadap rakyatnya
4.
Landasan hukum bela negara berdasarkan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
adalah....
- UUD 1945 dan
undang-undang
- Pancasila dan UUD 1945
- Pancasila dan
undang-undang
- Undang-undang dan
peraturan pemerintah
5.
Setiap
warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Hal ini
adalah bunyi UUD 1945 ....
- Pasal 27 ayat (1)
- Pasal 27 ayat (2)
- Pasal 27 ayat (3)
- Pasal 27 ayat (4)
6.
Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat negara
dan berlaku untuk seluruh warga negara
tanpa terkecuali. Hal ini
berarti perundang – undangan memiliki sifat ....
- Menyeluruh
- Mengatur
- Monopoli
- Menegakkan
7.
Contoh partisipasi pelajar dalam membela negara,
yaitu....
- Belajar dengan tekun
- Berjuang melawan penjajah
- Menguasai ilmu
kemiliteran
- Setiap saat siap untuk
berjuang melawan musuh
8.
Yang dimaksud dengan unsur deklaratif adalah....
- Adanya penduduk yang menetap
- Adanya pengakuan dari
negara lain
- Adanya wilayah
territorial negara
- Adanya pemerintahan yang
berdaulat
9.
Partisipasi
seseorang dalam usaha bela negara didorong oleh ....
- Rasa cinta terhadap negara
- Kebersamaan bernegara
- Semangat memperoleh gelar pahlawan
- Menghargai cita – cita bangsa
10. Dasar
hukum pembelaan negara seperti tercantum dibawah ini, kecuali....
- Pasal 27 ayat (3) UUD
1945
- Pasal 28 ayat (1) UUD
1945
- Pasal 30 ayat (!) UUD
1945
- UU No. 3 tahun 2002
tentang pertahanan negara
11. Contoh peran serta usaha pembelaan negara di
lingkungan sekolah adalah....
- Menjaga nama baik
keluarga
- Mentaati tata tertib sekolah
- Tidak membuang sampah sembarangan
- Tidak mencoret – coret dinding sekolah
12. Tiap-tiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara. Hal ini tercantum dalam....
- Pasal 30 ayat (1) UUD
1945
- Pasal 30 ayat (2)
UUD1945
- Pasal 31 ayat (1) UUD
1945
- Pasal 31 ayat (2) UUD 1945
13. Setiap usaha
dan kegiatan di
dalam negeri maupun di luar
negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara disebut ....
- Ancaman militer
- Ancaman non militer
- Ancaman
- Pertahanan diri
14. Unsur deklaratif atau pengakuan dari
Negara lain diperlukan oleh suatu negar yang merdeka dan berdaulat untuk ....
- Mewujudkan fungsinya
- Mendapatkan pengakuan PBB
- Mendapatkan dukungan dari rakyat
internasional
- Memenuhi unsur aturan pergaulan
internasional
15. Ancaman
negara yang berupa serangan oleh kekuatan militer dari negara disebut ....
- Invasi
- Blokade
- Spionase
- Sabotase
16. Upaya
untu merusak instalasi penting militer
dan objek vital nasional yang
membahayakan keselamatan bangsa disebut ....
- Bombardemen
- Blokade
- Inviltrasi
- Sabotase
17. Yang
tidak termasuk dalam ancaman keselamatan bangsa dan negara nonmiliter adalah
....
- Kemiskinan
- Kebodohan
- Sabotase dan spionase
- Korupsi, kolusi dan
nepotisme
18. Usaha pertahanan dan keamanan negara
di Indonesia dilaksanakan dengan system pertahanan dan ....
- Keamanan menyeluruh
- Keamanan rakyat semesta
- Keamanan daerah
- Keamanan bela negara
19. Diantara
bentuk upaya bela negara adalah seperti berikut, kecuali ....
- Memberantas kebodohan dan kemiskinan
- Menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia
- Mengayomi fakir miskin dan anak terlantar
- Menimbun barang
kebutuhan pokok untuk kepentingan
keluarganya
20. Peran
serta pemuda dalam pembelaan negara pada masa penjajahan antara lain, kecuali
....
- Berperan aktif dalam
usaha perlawanan terhadap penjajah
- Aktif dalam berbagai
organisasi pergerakan kemerdekaan
- Mengisi pembangunan
sesuai dengan bidangnya
- Mendesak untuk segera
mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka
21. Otonomi daerah adalah hak dan
wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat
yang sesuai ....
- Potensi daerah
- Kehendak pemerintah
- Kehendak rakyat
- Peraturan perundang - undangan
22. Otonomi
dalam arti sempit dapat diartikan sebagai ....
- Mandiri
- Berdaya
- Madani
- Beradap
23. Adanya
hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya
sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut ...
- Otonomi daerah
- Daerah otonom
- Pemerintah daerah
- Peraturan daerah
24. Kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus wilayah setempat dalam sistem NKRI disebut ....
a.
Otonomi daerah
b.
Daerah otonom
c.
Pemerintah daerah
d.
Peraturan daerah
25. Proses
penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut ...
a.
Otonomi
b.
Desentralisasi
c.
Dekonsentrasi
d.
Sentralisasi
26. Pelimpahan
wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan instansi
vertikal di wilayah tertentu disebut ...
a.
Azas desentralisasi
b.
Azas dekonsentrasi
c.
Azas sentralisasi
d.
Daerah otonom
27. Pelakasanaan
otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan azas-azas di
bawah ini, kecuali ....
a.
Azas desentralisasi
b.
Azas dekonsentrasi
c.
Azas perbantuan
d.
Azas peradilan
28. Sumber
pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, antara lain ....
a.
Hasil pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah
b.
Bea perolehan hak atas tanah dan bengunan
c.
Hasil penggalian bahan tambang
d.
Pajak bumi dan bangunan
29. Dasar hukum penyelenggaraan otonomi
daerah diatur dalam UUD 1945 pada ....
a.
Pasal
18 UUD 1945
b.
Pasal
19 UUD 1945
c.
Pasal
20 UUD 1945
d.
Pasal
21 UUD 1945
30. Undang –undang yang mengatur otonomi
daerah pada saat ini ialah ....
a.
UU No 22
tahun 1999
b.
UU No 12
tahun 2003
c.
UU No 12
tahun 2004
d.
UU No 32 tahun 2004
31. Kepala
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus bekerja sama dalam hal
....
a.
Menetapkan kepala daerah
b.
Menetapkan peraturan daerah
c.
Pengangkatan perangkat daerah
d.
Pengawasan peraturan daerah
32. Kewenangan
daerah adalah seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang ...
a.
Politik luar negeri, hankam, moneter, agama
b.
Membuat peraturan daerah setempat
c.
Memilih kepada daerah setempat
d.
Menetapkan anggaran belanja daerah
33. Pemegang
kekuasaan pemerintahan negra republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah ...
a.
Presiden
b.
Menteri
c.
MPR
d.
DPR
34. Berikut ini yang tidak
termasuk asas – asas otonomi daerah
adalah ....
a.
Asas
desentralisasi
b.
Asas
dekonsentrasi
c.
Asas
demokrasi
d.
Asas
pembantuan
35. Penyerahan wewenang pemerintahan
oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintah dalam system negara kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip
asas ....
a.
Demokrasi
b.
Pembantuan
c.
Dekonsentarsi
d.
Desentralisasi
36. Perilaku
tanggap terhadap sesuatu misalnya terhadap berbagai kebijakan pemerintah, lazim disebut ...
a.
Apatis
b.
Separatis
c.
Sensitif
d.
Responsif
37. Munculnya
kebijakan publik di daerah biasanya bersumber dari ...
a.
Masalah yang timbul di lingkungan masyarakat
b.
Keinginan penguasa dalam menjalankan kekuasaannya
c.
Pemerintah pusat dalam mengatur daerahnya
d.
Keinginan kelompok masyarakat yang tergabung dalam
partai politik
38. Sumber
pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, antara lain ...
a.
Hasil pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah
b.
Bea perolehan hak atas tanah dan bengunan
c.
Hasil penggalian bahan tambang
d.
Pajak bumi dan bangunan
39. Salah
satu kriteria dalam menyusun kebijakan publik di daerah adalah ...
a.
Menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah
b.
Disamakan dengan daerah lain
c.
Berpedoman pada kebijakan yang sudah ada
d.
Berorientasi pada kepentingan golongan
40. Adanya
partisipasi masyarakat
secara langsung dalam berbagai bentuk perumusan kebijakan publik akan berdampak positif pada
masyarakat yang bersangkutan, yaitu ...
a. Masyarakat
tidak setuju terhadap kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah
b. Masyarakat
merasa tidak tahu terhadap kebijakan pejabat daerah
c. Masyarakat
setuju terhadap kebijakan selama menguntungkan golongan
d. Masyarakat
ikut bertanggung jawab terhadap
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah
II. Jawablah
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan dengan jelas dan benar !
1.
Pada tanggal dan
tahun berapakah secara de facto Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri?
2.
Sebutkan
3 tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam
pembukaan UUD 1945 alinea keempat !
3.
Apakah yang
dimaksud dengan asas dekonsentrasi?
4.
Jelaskan
tiga keuntungan pelaksanaan otonomi daerah!
5.
Jelaskan
akibatnya apabila kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak
mengakomodasi kepentingan masyarakat!
Kunci Soal Pilihan Ganda
(PG):
No.
|
Jawaban
|
No.
|
Jawaban
|
No.
|
Jawaban
|
No.
|
Jawaban
|
No.
|
Jawaban
|
1
|
B
|
11
|
B
|
21
|
A
|
31
|
B
|
41
|
|
2
|
B
|
12
|
B
|
22
|
A
|
32
|
A
|
42
|
|
3
|
C
|
13
|
C
|
23
|
A
|
33
|
A
|
43
|
|
4
|
C
|
14
|
D
|
24
|
B
|
34
|
C
|
44
|
|
5
|
C
|
15
|
A
|
25
|
B
|
35
|
D
|
45
|
|
6
|
B
|
16
|
A
|
26
|
B
|
36
|
B
|
46
|
|
7
|
A
|
17
|
D
|
27
|
D
|
37
|
D
|
47
|
|
8
|
B
|
18
|
B
|
28
|
A
|
38
|
A
|
48
|
|
9
|
A
|
19
|
D
|
29
|
A
|
39
|
A
|
49
|
|
10
|
A
|
20
|
D
|
30
|
D
|
40
|
D
|
50
|
|
KUNCI JAWABAN
SOAL URAIAN:
1.
17 Agustus
1945.
2.
Tujuan
Negara indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945
a.
Melindungi
segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
b.
Memajukan
kesejahteraan umum
c.
Mencerdaskan
kehidupan bangsa
d.
Ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial
3.
Asas
dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertical di wilayah
tertentu
4.
Tiga keuntungan pelaksanaan otonomi daerah
a.
Masyarakat di daerah merasa diberi tanggung jawab yang lebih untuk
membangun daerahnya sendiri
b.
SDA dan SDM di daerah menjadi lebih diberdayakan
c.
Masyarakat di daerah semakin termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam
pembangunan
5.
kebijakan public yang ditetapkan pemerintah
tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat akan mengakibatkan , kerugian
masyarakat , juga dapat menurunkan kewibawaan pemerintah sendiri dengan
demikian kebijakan public tidak dapat diterima masyarakat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar