NASKAH SOAL UAS SMT 1 MAPEL PKN KELAS IX DAN KUNCINYA


NASKAH SOAL UAS SMT 1 MAPEL PKN_IX



I. Pilihlah satu jawaban yang benar dari a, b, c, atau d pada lembar jawaban yang telah disediakan!

1.      Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 bentuk negara Indonesia adalah....
  1. Negara serikat
  2. Negara kesatuan
  3. Protektorat
  4. Perserikatan negara

2.      Di bawah ini yang termasuk unsur – unsur  berdirinya suatu Negara adalah....
  1. Wilayah, Penduduk, Pemerintah
  2. Wilayah, Penduduk, Rakyat yang menetap
  3. Wilayah, penduduk, pemerintah yang berdaulat
  4. Wilayah, Pendududuk, pengakuan negara

3.      Salah satu fungsi terbentuknya negara adalah ....
  1. akan tekanan terhadap kelompok minoritas
  2. Sarana melakukan penindasan terhadap rakyat
  3. Mengusahakan kemakmuran  dan kesejahteraan
  4. Melegalkan tindakan penguasa terhadap rakyatnya

4.      Landasan hukum bela negara berdasarkan Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2002 adalah....          
  1. UUD 1945 dan undang-undang
  2. Pancasila dan UUD 1945
  3. Pancasila dan undang-undang
  4. Undang-undang dan peraturan pemerintah

5.      Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Hal ini adalah bunyi UUD 1945 ....
  1. Pasal 27 ayat (1)
  2. Pasal 27 ayat (2)
  3. Pasal 27 ayat (3)
  4. Pasal 27 ayat (4)

6.      Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat negara dan berlaku untuk  seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini berarti perundang – undangan memiliki sifat ....
  1. Menyeluruh
  2. Mengatur
  3. Monopoli
  4. Menegakkan
           
7.      Contoh partisipasi pelajar dalam membela negara, yaitu....
  1. Belajar dengan tekun
  2. Berjuang melawan penjajah
  3. Menguasai ilmu kemiliteran
  4. Setiap saat siap untuk berjuang melawan musuh

8.      Yang dimaksud dengan unsur deklaratif adalah....
  1. Adanya penduduk yang menetap
  2. Adanya pengakuan dari negara lain
  3. Adanya wilayah territorial negara
  4. Adanya pemerintahan yang berdaulat



9.      Partisipasi seseorang dalam usaha bela negara didorong oleh ....
  1. Rasa cinta terhadap negara
  2. Kebersamaan bernegara
  3. Semangat memperoleh gelar pahlawan
  4. Menghargai cita – cita bangsa
           
10.  Dasar hukum pembelaan negara seperti tercantum dibawah ini, kecuali....
  1. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
  2. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945
  3. Pasal 30 ayat (!) UUD 1945
  4. UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara

11.  Contoh  peran serta usaha pembelaan negara di lingkungan sekolah adalah....
  1. Menjaga nama baik keluarga
  2. Mentaati tata tertib sekolah
  3. Tidak membuang sampah sembarangan
  4. Tidak mencoret – coret dinding sekolah

12.  Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini tercantum dalam....
  1. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945
  2. Pasal 30 ayat (2) UUD1945
  3. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945
  4. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945

13.   Setiap usaha  dan kegiatan di dalam negeri maupun di luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara disebut ....
  1. Ancaman militer
  2. Ancaman non militer  
  3. Ancaman
  4. Pertahanan diri

14.  Unsur deklaratif atau pengakuan dari Negara lain diperlukan oleh suatu negar yang merdeka dan berdaulat untuk  ....
  1. Mewujudkan fungsinya
  2. Mendapatkan pengakuan PBB
  3. Mendapatkan dukungan dari rakyat internasional
  4. Memenuhi unsur aturan pergaulan internasional

15.  Ancaman negara yang berupa serangan oleh kekuatan militer dari negara disebut ....
  1. Invasi
  2. Blokade
  3. Spionase
  4. Sabotase
           
16.  Upaya untu merusak instalasi penting  militer dan objek  vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa disebut ....
  1. Bombardemen
  2. Blokade
  3. Inviltrasi
  4. Sabotase

17.  Yang tidak termasuk dalam ancaman keselamatan bangsa dan negara nonmiliter adalah ....
  1. Kemiskinan
  2. Kebodohan
  3. Sabotase dan spionase
  4. Korupsi, kolusi dan nepotisme


18.  Usaha pertahanan dan keamanan negara di Indonesia dilaksanakan dengan system pertahanan dan  ....
  1. Keamanan menyeluruh
  2. Keamanan rakyat semesta
  3. Keamanan daerah
  4. Keamanan bela negara

19.  Diantara bentuk upaya bela negara adalah seperti berikut, kecuali ....
  1. Memberantas kebodohan dan kemiskinan
  2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
  3. Mengayomi fakir miskin dan anak terlantar
  4. Menimbun barang kebutuhan pokok untuk kepentingan  keluarganya

20.  Peran serta pemuda dalam pembelaan negara pada masa penjajahan antara lain, kecuali ....
  1. Berperan aktif dalam usaha perlawanan terhadap penjajah
  2. Aktif dalam berbagai organisasi pergerakan kemerdekaan
  3. Mengisi pembangunan sesuai dengan bidangnya
  4. Mendesak untuk segera mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka

21.  Otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang sesuai ....
  1. Potensi daerah
  2. Kehendak pemerintah
  3. Kehendak rakyat
  4. Peraturan perundang - undangan

22.  Otonomi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai ....
  1. Mandiri
  2. Berdaya
  3. Madani
  4. Beradap

23.  Adanya hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut ...
  1. Otonomi daerah
  2. Daerah otonom
  3. Pemerintah daerah
  4. Peraturan daerah

24.  Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus wilayah setempat dalam sistem NKRI disebut ....
a.                   Otonomi daerah
b.                  Daerah otonom
c.                   Pemerintah daerah
d.                  Peraturan daerah  

25.  Proses penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut ...
a.                   Otonomi
b.                  Desentralisasi
c.                   Dekonsentrasi
d.                  Sentralisasi

26.  Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan instansi vertikal di wilayah tertentu disebut ...
a.                   Azas desentralisasi
b.                  Azas dekonsentrasi
c.                   Azas sentralisasi
d.                  Daerah otonom

27.  Pelakasanaan otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan azas-azas di bawah ini, kecuali ....
a.                   Azas desentralisasi
b.                  Azas dekonsentrasi
c.                   Azas perbantuan
d.                  Azas peradilan

28.  Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, antara lain ....
a.                   Hasil pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah
b.                  Bea perolehan hak atas tanah dan bengunan
c.                   Hasil penggalian bahan tambang
d.                  Pajak bumi dan bangunan  

29.  Dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah diatur dalam UUD 1945 pada ....
a.                   Pasal 18 UUD 1945
b.                  Pasal 19 UUD 1945
c.                   Pasal 20 UUD 1945
d.                  Pasal 21 UUD 1945

30.  Undang –undang yang mengatur otonomi daerah pada saat ini ialah  ....
a.                   UU No 22 tahun 1999
b.                  UU No 12 tahun 2003
c.                   UU No 12 tahun 2004
d.                  UU No 32 tahun 2004

31.  Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus bekerja sama dalam hal ....
a.                   Menetapkan kepala daerah
b.                  Menetapkan peraturan daerah
c.                   Pengangkatan perangkat daerah
d.                  Pengawasan peraturan daerah

32.  Kewenangan daerah adalah seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang ...
a.                   Politik luar negeri, hankam, moneter,  agama
b.                  Membuat peraturan daerah setempat
c.                   Memilih kepada daerah setempat
d.                  Menetapkan anggaran belanja daerah

33.  Pemegang kekuasaan pemerintahan negra republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah ...
a.                   Presiden
b.                  Menteri
c.                   MPR
d.                  DPR

34.  Berikut ini yang tidak termasuk  asas – asas otonomi daerah adalah ....
a.                   Asas desentralisasi
b.                  Asas dekonsentrasi
c.                   Asas demokrasi
d.                  Asas pembantuan

35.  Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam system negara kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip asas  ....
a.                   Demokrasi
b.                   Pembantuan
c.                   Dekonsentarsi
d.                  Desentralisasi

36.  Perilaku tanggap terhadap sesuatu misalnya terhadap berbagai kebijakan pemerintah, lazim disebut ...
a.                   Apatis
b.                  Separatis
c.                   Sensitif
d.                  Responsif

37.  Munculnya kebijakan publik di daerah biasanya bersumber dari ...
a.                   Masalah yang timbul di lingkungan masyarakat
b.                  Keinginan penguasa dalam menjalankan kekuasaannya
c.                   Pemerintah pusat dalam mengatur daerahnya
d.                  Keinginan kelompok masyarakat yang tergabung dalam partai politik

38.  Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, antara lain ...
a.                   Hasil pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah
b.                  Bea perolehan hak atas tanah dan bengunan
c.                   Hasil penggalian bahan tambang
d.                  Pajak bumi dan bangunan  

39.  Salah satu kriteria dalam menyusun kebijakan publik di daerah adalah ...
a.                   Menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah
b.                  Disamakan dengan daerah lain
c.                   Berpedoman pada kebijakan yang sudah ada
d.                  Berorientasi pada kepentingan golongan

40.  Adanya partisipasi masyarakat secara langsung dalam berbagai bentuk perumusan kebijakan publik akan berdampak positif pada masyarakat yang bersangkutan, yaitu  ...
a.      Masyarakat  tidak setuju terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
b.      Masyarakat merasa tidak tahu terhadap kebijakan pejabat daerah
c.      Masyarakat setuju terhadap kebijakan selama menguntungkan golongan
d.     Masyarakat  ikut bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah

II.    Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini  dengan dengan jelas dan benar !
1.      Pada tanggal dan tahun berapakah secara de facto Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri?
2.      Sebutkan 3 tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945  alinea keempat !
3.      Apakah yang dimaksud dengan asas dekonsentrasi?
4.      Jelaskan tiga keuntungan pelaksanaan otonomi daerah!
5.      Jelaskan akibatnya apabila kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat!







 Kunci Soal Pilihan Ganda (PG):

No.
Jawaban
No.
Jawaban
No.
Jawaban
No.
Jawaban
No.
Jawaban
1
B
11
B
21
A
31
B
41

2
B
12
B
22
A
32
A
42

3
C
13
C
23
A
33
A
43

4
C
14
D
24
B
34
C
44

5
C
15
A
25
B
35
D
45

6
B
16
A
26
B
36
B
46

7
A
17
D
27
D
37
D
47

8
B
18
B
28
A
38
A
48

9
A
19
D
29
A
39
A
49

10
A
20
D
30
D
40
D
50


KUNCI JAWABAN SOAL URAIAN:
1.      17 Agustus 1945.
2.      Tujuan Negara indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD  1945
a.      Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
b.      Memajukan kesejahteraan umum
c.       Mencerdaskan kehidupan bangsa
d.      Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
3.      Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu

4.      Tiga keuntungan pelaksanaan otonomi daerah
a.      Masyarakat di daerah merasa diberi tanggung jawab yang lebih untuk membangun daerahnya sendiri
b.      SDA dan SDM di daerah menjadi lebih diberdayakan
c.       Masyarakat di daerah semakin termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan

5.       kebijakan public yang ditetapkan pemerintah tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat akan mengakibatkan , kerugian masyarakat , juga dapat menurunkan kewibawaan pemerintah sendiri dengan demikian kebijakan public tidak dapat diterima masyarakat

Tidak ada komentar:

BUS HANTU (KELOMPOK 3)